Tenaga non Aparatur Sipir Negara (ASN) atau tenaga honorer maupun tenaga kontrak di Murung Raya  saat ini wajib mengikut sertakan dirinya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Murung Raya, Andri mengatakan, non ASN yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut hanya bisa mengikuti dua program jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Dia menjelaskan, program jaminan di BPJS Ketenagakerjaan saat ini ada empat macam yakni Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun (JP), namun untuk tenaga non ASN tersebut hanya bisa mengikuti dua program saja.

“Khusus untuk tenaga honorer maupun tenaga kontrak yang ada di Murung Raya ini, kita bertahap di programnya. Dia hanya ikut di jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hanya dua program itu saja yang mereka ikut,” katanya, Rabu (5/3/2018).

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Murung Raya saat ini sudah mendaftarkan tenaga non ASN ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam waktu dekat ini tenaga non ASN di Murung Raya akan mengikut sertakan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dia menambahkan, pada 5 Maret 2018 pihaknya diundang untuk mensosialisasikan beberapa program BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka kepesertaan honorer di daerah ini.

“Mudah-mudahan atas dukungan dari pak Bupati semua tenaga non ASN yang bekerja di OPD kota Murung Raya bisa ikut dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan. Plt. Bupati Murung Raya sudah mengeluarkan surat edaran agar semua non ASN diikut sertakan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program JKK dan JK,” tuturnya.

Banyak manfaat bagi tenaga non ASN yang telah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaaan.

“Saya pikir juga teman-teman masyarakat kita ini harus mempunyai jaminan sosial yang mendasar, manfaatnya kan juga besar dan kewajibannya juga dibandingkan dengan iuran, saya pikir kalau kita duduk sama-sama saya pikir bisalah itu diselesaikan bersama, apalagi programnya bertahap,” katanya.

“Tapi kan tenaga non ASN kita ini cukup banyak. Jadi kalau ditambahkan dengan jumlah padat karya, itu kurang lebih 9.000 orang yang sudah terdaftar, karena kalau saya hitung-hitung kemarin tenaga non ASN kita berkisar 20.000 orang se Murung raya dan sudah ada beberapa instansi yang sudah mengikutsertakan pegawainya ke BPJS ketenagakerjaan,” tuturnya.

Dia berharap agar tenaga non ASN tersebut dapat mengikuti semua program jaminan di BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya berharap ikutkanlah mereka dalam JHT dan JP, sehingga orang tidak lagi berlomba-lomba untuk menjadi ASN, karena kan sudah ada juga jaminan pensiunnya di ketenagakerjaan,” katanya.

Dirinya yakin jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan, setelah 15 atau 20 tahun kedepan manfaat yang diterima tidak jauh berbeda dengan jaminan pensiun dari ASN dan bahkan kemungkinan lebih tinggi dari yang diterima oleh tenaga non ASN di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. (DISKOMINFO SP)